Kisruh DPR dengan Dahlan Iskan

Teori :

Kisruh DPR dengan Dahlan Iskan

Kasus:

Jakarta -Polemik Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dan DPR masih memanas. Tanggapan pun bermunculan, salah satunya datang dari Koordinator BUMN Care Community, Budi Purnomo Karjodihardjo. Budi meminta agar Direksi BUMN untuk tidak takut dan ragu dalam mengumumkan nama-nama oknum DPR yang meminta 'jatah' atau melakukan 'pemerasan' kepada BUMN untuk bisa meloloskan pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan memperlancar urusan lainnya di DPR. "Pengumuman seperti ini sangat penting agar polemik tidak berkepanjangan. Direksi BUMN juga harus mengambil inisiatif untuk melaporkan oknum-oknum DPR tersebut kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan," kata Budi dalam keterangan tertulis yang diterima detikFinance, Sabtu (28/10/2012).

Terkait persoalan yang muncul karena himbauan penghentian jatah atau upeti kepada oknum DPR, tutur Budi, sebaiknya anggota DPR secara serius mendukung program BUMN yang bersih dan bebas korupsi.  "Masih adanya laporan soal 'pemerasan' oleh oknum DPR-RI membuktikan tidak adanya niat baik untuk bersama-sama membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Bukan itu saja, oknum DPR tersebut juga tidak amanah dan melawan rakyat," tambahnya.

Sementara itu, tambah Budi mengenai upaya pemanggilan paksa Dahlan oleh sejumlah anggota Komsi VII DPR, sebaiknya urung dilakukan. Budi mengaku tidak perlu memanggil paksa Menteri BUMN untuk datang ke DPR karena Dahlan sudah menyatakan kesediaannya untuk menjelaskan temuan BPK senilai Rp 37 triliun. "Panggilan pertama, beliau sedang keliling berbagai kota dengan Presiden SBY, dan panggilan kedua, Pak DI (Dahlan Iskan) sedang di berbagai tempat yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari terkait dengan kesejahteraan rakyat," sanggahnya.

Analisis :

Menurut saya dengan kejadian seperti diatas tentu merupakan suatu perkara yang mencoreng nama baik DPR yang seharusnya menjadi tuntunan rakyat tapi ini malah sebaliknya. Ini dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tidak bisa dibiarkan begitu saja karena kalaudibiarkan maka mereka akan semakin berani menghabiskan uang rakyat. Tentu hal ini merupakan keluar dari yang namanya etika yang tidak bisa menjalankan aturan-aturan dan amanah dari rakyat.

Saran saya untuk BUMN sebaiknya jangan takut untuk terbuka menyebutkan atau mengumumkan orang yang terlibat oknum yang tidak bertanggung jawab. Supaya rakyat tau siapa orang-orang tersebut. Dan berikanlah hukuman yang sebanding dengan perilaku mereka jangan pilih kasih dalam menegakkan hukum. 

Referensi :

http://finance.detik.com/read/2012/10/27/155023/2073985/4/kisruh-dahlan-iskan-dpr-ini-tanggapan-masyarakat